SULSEL.NEWS – DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang pelaksanaan APBD Tahun 2018, pada Sabtu (6/7/2019).
Dikesempatan itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Badaruddin Ophier memandang perlu adanya penjelasan Pj Walikota terkait penurunan PAD terutama dari sektor retribusi daerah yang hanya mencapai sebesar 41,98% dari target sebesar Rp.136,43 milyar lebih, terealisasi hanya sebesar Rp.57,27 milyar lebih.
“Mohon saudara walikota memberi penjelasan terkait penurunan tersebut. Padahal dalam asumsi makro ekonomi pertumbuhan ekonom Kota makassar cukup signifikan,” kata Bro Ophier sapaan akrabnya.
Menurut Fraksi Gerindra,
penurunan pendapatan asli daerah harus menjadi perhatian serius Pemkot Makassar khususnya kinerja SKPD terkait.
“Harapan kami agar PAD kedepan sudah bisa lebih besar dari pada dana perimbangan agar kedepan APBD Pokok bisa mencapai tingkat otonomi fiskal yang baik,” harapnya.
Terakhir, Fraksi Gerindra meminta perhatian Pemerintah Kota
menyikapi Permendikbud tentang sistem zonasi yang menyebabkan banyaknya peserta didik yang tak mampu tertampung kedalam sekolah negeri, lantaran
adanya ketidak seimbangan antara jumlah SMP negeri dan SD negeri yang ada di setiap wilayah kecamatan.
“Harapan kami kedepan harus ada penambahan jumlah sekolah khususnya di setiap kecamatan. Kami juga mengapresiasi dinas pendidikan yang telah membuka 10 SMP negeri baru hasil regrouping di beberapa wilayah kecamatan,” tandasnya. (*)
Editor: admin
