SULSEL.NEWS — Beberapa aktivitas anti korupsi Gowa memastikan akan mengawal semua proses pengelolaan dana Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Gowa melalui dinas PUPR Tahun 2023.
Langkah ini dilakukan untuk mengawal komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk bersama membangun Gowa
Salah satunya, LSM Perak. Menurut
Muhammad Taufan selaku ketua LSM Perak mengatakan, dana tersebut bersifat pinjaman dan ini menyangkut nama baik daerah.
“Beberapa laporan sementara kami rangkum terkait anggaran tersebut yang diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur mengalami masalah, identifikasi awal sedang berjalan, bersama rekan aktivis lain sedang bergerak,” kata Muhammad Taufan.
Sementara, Ketua LSM Somasi Muhammad Ramli mengungkapkan, pihaknya banyak menerima keluhan dari warga akan adanya masalah baik proses maupun teknis pengelolaan anggaran dan mutu pekerjaan.
“Ini menjadi kewajiban moral bagi warga Gowa untuk mengawasi secara langsung,” paparnya.
Sementara itu, LSM Kompak, Ibrahim menegaskan, ada rumor bahwa proyek pengelolaan dana PEN sudah diatur sejak awal, namun substansinya bukan disitu, yang terjadi adalah kwalitas mutu kerja rekanan/ kontraktor terkesan asal asalan.
“Kami pastikan usai pengumpulan data kami akan rilis, ini dana pinjaman sehingga wajib dikawal semua warga Gowa,” terangnya.
Dikonfirmasi, Ketua Komisi II DPRD Gowa Nasruddin Sitakka membenarkan Kabupaten Gowa mendapatkan pinjaman dari dana PEN tahun 2023 dan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur.
“Secara spesifik saya lupa besarannya namun diatas 200 milyar. Dana tersebut belum dicairkan karena pekerjaan fisik dilapangan belum selesai. Dan makin bagus kalau rekan aktivis ikut mengawasi,” tandas Nasaruddin Takka melalui ponselnya. (*/)
Biro Gowa: Yusrizal
