SULSEL.NEWS – Nuansa konflik di internal DPD I Golkar Sulsel mulai tercium.Itu lantaran Ketua Golkar Sulsel terpilih Taufan Pawe melakukan manuver politik dengan menyusun struktur kepengurusan baru secara individu tanpa melibatkan tim formatur yang diputuskan melalui hasil musda.
Padahal, seharusnya penyusunan komposisi pengurus baru di Golkar Sulsel periode 2020-2025 diputuskan secara kolektif kolegial dengan melibatkan empat tim formatur lainnya. Bukan seorang diri Taufan Pawe.
Untuk itu tiga tim formatur lainnya masing-masing, perwakilan dari DPD II Farouk M Betta dan Abdillah Natsir serta satu perwakilan dari hasta karya AMPG, Imran Tenri Tatta meminta kepada Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartarto agar tidak menerbitkan SK kepengurusan baru yang diusulkan Taufan Pawe ke DPP.
Selain karena cacat prosedural, tindakan yang dilakukan TP secara personal sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai kesepakatan hasil Musda ke 10 Golkar Sulsel yang dihelat di Jakarta 6-8 Agustus lalu.
Tak hanya itu, Aru berserta Abdillah dan Imran yang diamanahkan menjadi tim formatur dalam pembentukan dan penyusunan pengurus baru di Golkar Sulsel, meminta Ketum untuk mengambil alih partai berlambang pohon beringin itu di Sulsel.
Tujuannya, demi menjaga marwah dan menyelamatkan Golkar Sulsel dalam melakukan konsolidasi organisasi agar roda mesin partai Golkar di daerah berjalan sesuai koridor kepartaian.
Pernyataan tersebut secara terang-terangan diungkapkan Abdillah Natsir Cs menyusul setelah TP dikabarkan sudah mengusulkan nama-nama pengurus baru Golkar Sulsel ke DPP tanpa melalui keputusan bersama dalam forum resmi tim formatur yang dibentuk berdasarkan hasil Musda.
“TP sepertinya sudah lupa ingatan atau amnesia. Bahwa belum pernah ada pertemuan resmi tim formatur. Membahas dan memutuskan pengurus baru untuk kemudian diusulkan ke DPP. Kok malah jalan sendiri. Sekali lagi tim formatur itu kolegtif kolegial,” sindir Abdillan Natsir, Selasa (25/8/2020).
Tak hanya Abdillah Natsir, Aru panggilan akrab Farouk M Betta juga ikut berkomentar jika tindakan yang dilakukan TP dengan mengirim SK kepengurusan baru ke DPP tanpa diputuskan bersama oleh tim formatur adalah cacat prosedural.
“Jadi garis besarnya yang dilaporkan ke DPP itu mestinya hasil musda dan SK kepengurusan itu hanya lampiran. Ditambah lagi kita belum pernah rapat tim formatur, kok tiba-tiba ada SK pengurus baru dikirim ke pusat,” kata Aru.
Aru menjelaskan, selama ini tim formatur selalu meminta dan mengundang TP untuk duduk bersama membahas terkait penyusunan komposisi kepengurusan baru di internal Golkar Sulsel.
Namun, permintaan serta ajakan tersebut tak digubris TP dengan cara tidak menghadiri pertemuan tim formatur yang telah dibentuk.
Malah yang bersangkutan lanjut Imran Tenri Tatta, salah satu tim formatur, menambahkan justru TP jalan sendiri tanpa keberadaan tim formatur.
“TP itu malah di undang rapat dan dia tidak datang. Justru dia lebih sibuk urus dirinya sendiri,” beber Imran.
Mantan legislator Golkar Sulsel itupun mengingatkan TP untuk berhenti mengaduk kader-kader Golkar di Sulsel serta ugal-ugalan dalam mengurus partai dengan status yang diembannya saat ini.
Terpilihnya TP lanjut Imran, bukan karena pemilihan tetapi atas persetujuan semua pemilik suara untuk bermusyawah.
Tentunya, ada komitmen dengan para pemilik suara, sehinggal hal itu perlu diingat kembali oleh TP yang juga Walikota Parepare itu.
“Kami juga sekaligus mengingatkan kembali ke Pak TP bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua Golkar Sulsel itu berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Ada kesepakatan. Ini yang perlu diingat Pak TP jangan sampai lupa diri,” tegas Imran yang juga putra mantan Ketua Golkar Sulsel Amin Syam. (*)
Editor: admin
