SULSEL.NEWS – Dinas Sosial Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial lainnya.
Hal ini diungkapkan, Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Sosial Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT RPTC Dinas Sosial Kota Makassar, Masri, serta Pimpinan Baznas Kota Makassar, Yusran Sofian. Keduanya hadir selaku narasumber.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mendengarkan langsung masukan, keluhan, maupun saran dari masyarakat terkait pelayanan Dinas Sosial. Hasil pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan pemerintah semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Hj Umiyati.
Umiyati menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sosial yang layak. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh program bantuan sosial maupun pelayanan kesejahteraan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Karenanya Politisi PPP ini meminta Dinas Sosial Kota Makassar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan program kesejahteraan sosial berjalan secara optimal, transparan, serta tepat sasaran.
Menurutnya, persoalan sosial di tengah masyarakat membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang berkelanjutan. Terlebih, masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan, tetapi belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah.
“Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan perhatian. Sebaliknya, bantuan harus dipastikan diterima oleh mereka yang memang berhak. Karena itu, pendataan harus terus diperbarui dan dilakukan secara cermat,” tegasnya.
Umiyati juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Sosial, Baznas, pemerintah kelurahan, hingga berbagai lembaga sosial lainnya dalam menangani persoalan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, kolaborasi tersebut diperlukan agar penanganan warga yang membutuhkan bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas.
“Persoalan sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak, termasuk Baznas dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, kita berharap semakin banyak warga yang bisa terbantu,” tutup Hj Umiyati. (*)







