Bersama Bapenda Makassar, Hj Umiyati Edukasi Masyarakat soal Pengelolaan Pendapatan Daerah

NEWS29 Dilihat

SULSEL.NEWS – Pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah. Masyarakat juga harus mengambil peran dalam mengawasi bagaimana pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan dan mengelolanya untuk kepentingan pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Minggu (15/11/2026).

Menurut Hj Umiyati, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu tanggung jawab konstitusional DPRD. Namun, fungsi pengawasan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat.

Ia menilai, publik perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber-sumber pendapatan, termasuk kontribusi pendapatan tersebut terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

“Pengawasan pemerintahan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD. Masyarakat juga memiliki peran penting. Karena itu, masyarakat harus mengetahui bagaimana pendapatan daerah dikelola, dari mana sumbernya, dan sejauh mana pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Hj Umiyati.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengatakan, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Apalagi, pendapatan daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan program pembangunan. Optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya didorong untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan pengelolaan pendapatan tersebut.

“Jangan sampai masyarakat hanya diminta berkontribusi, tetapi tidak mengetahui bagaimana pendapatan daerah itu dikelola. Di sinilah pentingnya transparansi dan pengawasan. Masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui sekaligus menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Hj Umiyati berharap terbangun komunikasi dua arah antara DPRD, Bapenda, dan masyarakat. Dengan demikian, berbagai persoalan terkait pengelolaan pendapatan daerah dapat dibahas secara terbuka dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Kegiatan ini menghadirkan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Koorwas Bapenda Kota Makassar, H. Jabbar, serta Kasubag Perlengkapan Sekretariat DPRD Makassar, Akbar Rasyid, sebagai narasumber.

Kehadiran Bapenda diharapkan memberikan penjelasan teknis mengenai kebijakan pendapatan daerah sekaligus memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya optimalisasi penerimaan daerah.

Hj Umiyati menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi agenda formalitas. Aspirasi dan masukan masyarakat harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar.

Dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat, pengelolaan pendapatan daerah diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)