SULSEL.NEWS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peraturan Wali Kota mengenai Kebijakan Satu Data Satu Peta, di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, pada Rabu (26/2/2020)
FGD ini dihadiri Asisten 1 bidang pemerintahan M. Sabri, Camat se-Kota Makassar, sejumlah SKPD, akademisi dari jurusan Geografi Fakultas MIPA UNM, dan Kepala Topografi Kodam.
“Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sangat penting dan menjadi prioritas di dalam proses pemerintahan karena data tersebut menjadi rujukan serta dasar perencanaan pembangunan,” kata M. Sabri dalam sambutannya mewakili Pj Wali Kota Makassar.
Namun demikian, Sabri juga mengakui Pemerintah Kota Makassar bisa dikatakan agak terlambat untuk membicarakan tentang kebijakan Satu Peta Satu Data. Padahal ketersediaan data amat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pembangunan.
“Kalau boleh saya katakan, kita agak terlambat menjalankan Perwali ini. Kita tahu data dan peta sangat kita butuhkan tetapi baru kali ini kita membicarakan tentang Perwali satu data satu peta,” ungkapnya.
Kebijakan Satu Peta Satu Data ini memang merupakan program Presiden, yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan data dan menghindari tumpang tindih informasi satu sama lain. Untuk mendukung program tersebut, pada tahun 2019 lalu, Peraturan Walikota Makassar No 66 tentang kebijakan satu peta satu data pun dikeluarkan. (*)
Editor: admin
