SULSEL.NEWS – Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS Andi Astiah meminta Dinas Sosial untuk membuka data ke publik penerima bantuan paket Sembako warga yang terdampak Covid 19.
Hal ini penting dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih pendataan.
“Masalahnya, pihak kelurahan mendata, kecamatan juga seperti itu. Kita juga di DPRD mendata. Jangan sampai warga berharap dapat dua paket sembako dari Dinsos dan Dewan padahal datanya satu pintu di Dinas Sosial,” terang Andi Astiah kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).
Untuk itu lanjutnya, politisi PKS ini berharap agar Dinas Sosial lebih transparan lagi sebab bukan tidak mungkin akan menjadi masalah hal itu tidak diantisipasi.
“Agar masyarakat tahu kriteria yang layak mendapat bantuan paket sembako. Ini harus diketahui oleh warga,” terangnya.
Sementara, anggota DPRD Makassar lainnya, Abdi Asmara mengatakan, transparansi terkait data penerima sembako warga terdampak covid 19 sangat penting agar supaya masyarakat mengetahui siapa saja yang masuk kriteria yang layak mendapatkan bantuan paket sembako.
“Masalahnya sekarang, kami ini di DPRD juga mendata dan datanya sudah disetor ke Dinsos nama-nama yang layak mendapat bantuan sembako. Nah, sekarang data itu tumpang tindih, karena di kelurahan mendata, di kecamatan juga mendata melalui RT-RW. Data ini harus dibuka yang mana yang sebenanrnya bisa mendapatkan bantuan paket sembako,” terang Abd Asmara. (*)
Editor: Yudhi
