SULSEL.NEWS – Anggota DPRD Makassar Hasanuddin Leo menilai tingginya tunggakan masyarakat untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Makassar akibat kesalahan pendataan.
Leo menyebut untuk kelas 3 saat ini tunggakan iuran BPJS Mandiri mencapai hingga Rp35 miliar lebih dari Rp110 miliar untuk semua kelas.
“Ini disebabkan akibat kesalahan pendataan bahwa banyak masyarakat miskin yang harusnya mendapat kartu KIS tapi tidak terdata. Akhirnya, banyak dari mereka mendaftar lewat BPJS Mandiri yang pada akhirnya untuk membayar iuran BPJS ini mereka kesulitan sehingga tertumpuk menjadi tunggakan,” terang Hasanuddin Leo, Selasa (17/12/2019).
Menurut Leo sapaan akrabnya, pemerintah harus hadir menyikapi
persoalan tunggakan iuran BPJS Mandiri ini. Untuk itu, di anggaran tahun 2020 pihaknya berencana akan mencoba membentuk Pansus terkait masyarakat miskin sebagai dasar untuk mengalokasikan anggaran
“Melalui Pansus nantinya bisa menjadi rujukan data yang akurat untuk membiayai masyarakat miskin yang menunggak pembayaran iuran BPJS Mandiri,” tandasnya. (*)
Editor: admin
