SULSEL.NEWS – Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN Hasanuddin Leo mengaku heran dengan langkah pemerintah yang menaikkan iuran BPJS tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
“Secara pribadi dan kepartaian saya sangat tidak mendukung adanya kenaikan tarif iuran BPJS. Kenapa BPJS ini seperti power full yang seenaknya menaikkan iuran BPJS tanpa mempertinbangkan tingkat ekonomi masyarakat indonesia secara keseluruhan,” terang Hasanuddin Leo, di ruang komisi B DPRD Makassar, Jumat (1/11/2019).
Menurut Leo sapaan akrabnya, pemerintah jangan hanya melihat tingkat ekonomi kota Jakarta yang kemudian dijadikan standar ekonomi secara nasional.
“Seharusnya ada pertimbangan wilayah apakah masyarakat diwilayah itu sosial ekonominya mampu untuk itu. Tarif BPJS yang sekarang saja banyak masyarakat yang makan senin kamis. Harusnya pemerintah hadir disini untuk melihat hal yang seperti itu tetapi saya bingung sendiri melihat kebijakan BPJS yang diaminkan oleh pemerintah harusnya ini dipertimbangkan,” tegas legislator tiga periode itu.
Menurut Leo, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menaikkan iuran BPJS. Leo mencontohkan, Kota Makassar yang dikatakan pertumbuhan ekonominya tertinggi belum tentu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menaikkan iuran BPJS yang sangat luar biasa kenaikannya,” terangnya.
Diketahui, Pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPSJ pada Januari 2020. Berdasarkan daftar yang diusulkan pemerintah, iuran BPJS Kesehatan akan naik bervariasi. Untuk peserta mandiri kelas I akan dinaikkan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.(*)
Editor: admin
