SULSEL.NEWS – Anggota DPRD Kota Makassar kembali menggelar reses kedua masa sidang kedua tahun anggaran 2025-2026, di Jalan Angkasa 3, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Selasa (11/2/2026).
Reses di Kelurahan Panaikang ini merupakan titik kedua. Sebelumnya, Anggota DPRD Makassar Fraksi PPP tersebut menggelar reses di Jalan Paropo, Kelurahan Paropo.
Reses yang digelar dalam bentuk temu konstituen ini dihadiri Lurah Panaikang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, RT/RW dan warga setempat.
Suasana berlangsung hangat dan penuh antusiasme, dengan berbagai aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Hj Umiyati mengungkapkan, kegiatan reses merupakan tanggung jawab setiap anggota DPRD sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung implementasi berbagai kebijakan pemerintah.
“Kegiatan reses ini sebagai upaya dalam menjaring dan menampung aspirasi masyarakat. Juga untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota,” tutur Hj Umiyati.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku di DPRD.
Selain menyerap aspirasi, Hj Umiyati juga mengajak warga untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal membuang sampah pada tempatnya.
Ia mengingatkan bahwa saat ini Kota Makassar telah memasuki musim penghujan, sehingga potensi banjir dan genangan air dapat terjadi apabila saluran drainase tersumbat sampah.
“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Apalagi di musim hujan seperti sekarang, jangan sampai karena sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan saluran air tersumbat dan menimbulkan banjir,” ujarnya.
Pada sesi dialog, Anggota Komisi B DPRD Makassar ini menerima sejumlah aspirasi warga. Salah satunya terkait parkiran kendaraan warga yang melewati batas badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada jam-jam tertentu.
Selain itu, warga juga meminta agar dibuatkan Posyandu Induk di Kelurahan Panaikang guna memaksimalkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pengadaan insentif bagi guru TPA juga menjadi perhatian warga, mengingat peran mereka dalam membina pendidikan keagamaan anak-anak di lingkungan tersebut.
Tak hanya itu, warga turut mempertanyakan terkait isu pemutihan iuran BPJS Kesehatan dan berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Hj Umiyati menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan tupoksinya di Komisi B.
Terkait persoalan parkir, ia mendorong adanya komunikasi antara pihak kelurahan, kecamatan serta instansi teknis untuk mencari solusi agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Untuk usulan Posyandu Induk, Politisi cantik dari Fraksi PPP ini menyambut baik aspirasi tersebut dan meminta pihak kelurahan segera mengusulkan secara administratif agar dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
“Insya Allah semua aspirasi ini akan kami kawal. Tentu ada mekanisme dan skala prioritas, namun yang jelas setiap masukan masyarakat menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.
Terkait BPJS, Hj Umiyati menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan biasanya merupakan program pemerintah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ia menyarankan warga untuk memastikan status kepesertaan dan aktif berkoordinasi dengan pihak kelurahan maupun dinas sosial untuk mengetahui program bantuan iuran yang tersedia.
Reses tersebut ditutup dengan harapan agar komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap persoalan di tingkat lingkungan dapat segera dicarikan solusi secara bersama-sama. (*)
