SULSEL.NEWS — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Irwan Djafar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik kota.
Irwan menilai langkah tersebut sebagai kebijakan berani dan visioner, meskipun berpotensi tidak populer di tengah masyarakat. Ia bahkan menyebut penertiban PKL sebagai kebijakan yang paling ia apresiasi secara terbuka dari kepemimpinan Munafri.
Menurutnya, selama ini wacana penertiban PKL kerap muncul, namun tidak diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Karena itu, ia melihat langkah yang kini dijalankan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menata wajah kota.
“Kita ingin melihat masa depan kota ini benar-benar menjadi kota modern. Kalau ingin menjadi kota dunia, tentu harus dimulai dari penataan yang konkret, bukan hanya sebatas slogan,” ujarnya.
Irwan mengakui kebijakan tersebut bisa saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak. Namun, ia menegaskan bahwa langkah itu bukan bentuk perampasan hak masyarakat, melainkan bagian dari upaya penataan demi kepentingan bersama.
Ia pun berharap Wali Kota diberikan kesehatan dan kekuatan agar tetap konsisten menjalankan program tersebut hingga tuntas.
“Ini adalah bentuk keberpihakan nyata seorang pemimpin terhadap kota yang dipimpinnya, bukan sekadar untuk kepentingan jabatan. Tindakan seperti ini memang tidak populer, tetapi sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Dalam rapat kerja bersama para camat, Irwan mengaku telah menyampaikan dukungan terhadap program penertiban tersebut. Ia menekankan pentingnya konsistensi agar kebijakan tidak berhenti di tengah jalan.
Menurutnya, dampak positif penertiban mulai terlihat, terutama dari sisi ketertiban dan kebersihan kota. Ia menyoroti banyaknya trotoar yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas jualan, sehingga mengganggu pejalan kaki dan memperburuk estetika kota. Selain itu, persoalan drainase yang tersumbat serta penggunaan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi juga menjadi perhatian.
“Banyak trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki justru dijadikan tempat berjualan. Kota jadi terlihat semrawut, drainase tersumbat, dan ada juga yang memanfaatkan aset pemerintah untuk bisnis,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun sebagai wakil rakyat, dirinya memastikan berada di barisan yang mendukung langkah penataan tersebut.
“Saya melihat ini sebagai langkah positif untuk kepentingan jangka panjang Kota Makassar. Karena itu, saya sebagai perwakilan rakyat menyatakan dukungan penuh terhadap program ini,” pungkasnya. (*)
