SULSEL.NEWS — Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono didaulat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun “Membaca Isu, Merespon Aspirasi” yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kota Makassar, di Hotel Aston, Jl. Sultan Hasanuddin, Rabu (24/12/2025).
Dalam pemaparannya, Hartono menilai, isu dan gosip kerap sulit dibedakan di ruang publik. Karena itu, ia menekankan peran strategis media sebagai pilar keempat demokrasi dalam menyajikan informasi yang berimbang dan substansial, baik terkait DPRD maupun pemerintah daerah.
“Kalau kita ingin benar membaca isu, maka harus berangkat dari basis material yang jelas. Untuk Makassar, basis itu adalah arah pembangunan dalam RPJMD dan indikator ekonomi yang ingin dicapai,” ujar Hartono.
Menurutnya, respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat harus mengacu pada rencana jangka menengah dan indikator makro ekonomi, seperti APBD, target pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga penurunan angka kemiskinan.
Ia mencontohkan APBD Makassar yang berada di kisaran Rp5,1 triliun serta target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada 2026. Dari indikator tersebut, lanjut Hartono, seharusnya lahir isu-isu konstruktif yang berorientasi pada solusi, bukan sekadar sensasi.
Hartono juga menyoroti persoalan banjir yang menurutnya selama ini kerap dijadikan komoditas politik menjelang momentum elektoral. Ia berharap pemerintah kota benar-benar menuntaskan persoalan banjir melalui master plan penanganan terpadu yang mulai diuji pada 2026.
Selain itu, ia mengkritisi arah kebijakan ekonomi Makassar yang dinilai belum sepenuhnya inklusif. Meski pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 5 persen, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor perdagangan besar, konstruksi, dan jasa perhotelan.
“UMKM belum terlihat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kita. Ini tercermin dari Gini Ratio Makassar yang berada di angka 0,4 sekian, menandakan kesenjangan masih cukup lebar,” tegasnya.
Hartono menilai, kebijakan anggaran perlu lebih berpihak pada penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan pengangguran yang selama bertahun-tahun stagnan di kisaran 9 persen.
Ia juga mengingatkan agar penilaian terhadap DPRD Makassar tidak semata-mata dibangun dari peristiwa viral, seperti aksi individu atau insiden pembakaran gedung DPRD, yang belum tentu mencerminkan sikap mayoritas masyarakat.
“Perwajahan DPRD harus dinilai secara substantif, berdasarkan fungsi dan kewenangan kami, bukan semata karena hal-hal yang viral,” pungkas Hartono. (*)
