SULSEL.NEWS — Direktur The Sawerigading Institute (TSI), Asri Tadda, menegaskan pentingnya meninjau ulang arah kebijakan investasi kawasan industri agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah: Siapa yang Diuntungkan?” yang akan digelar TSI pada Jumat, 17 Oktober 2025, di Hotel MaxOne, Makassar.
Menurut Asri, dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat dan daerah gencar membangun kawasan industri, termasuk di kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi. Namun, tren tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Kita melihat investasi besar sering kali hanya memperkuat posisi korporasi, sementara pemerintah daerah dan masyarakat setempat justru berada di posisi yang lemah. Kedaulatan ekonomi daerah tereduksi oleh ketergantungan terhadap modal eksternal,” ujar Asri Tadda di Makassar, Senin (13/10).
Ia menilai sejumlah masalah seperti konflik agraria, degradasi lingkungan, dan lemahnya posisi tawar pemerintah daerah terhadap investor menjadi tantangan serius dalam tata kelola investasi industri. Karena itu, FGD yang digagas TSI dimaksudkan menjadi ruang dialog lintas sektor untuk mencari solusi dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan.
Asri menjelaskan, forum tersebut akan menghadirkan sekitar 30 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan media. Beberapa narasumber yang diundang antara lain perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, akademisi kebijakan publik, pengelola kawasan industri, serta perwakilan masyarakat terdampak.
“Kami ingin semua perspektif muncul, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput. Dari sana kita bisa merumuskan arah kebijakan investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada daerah,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, TSI mendorong lahirnya policy brief yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola investasi berbasis prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Asri menegaskan, investasi yang sehat seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat lokal, memperkuat kapasitas ekonomi daerah, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang.
“Kedaulatan ekonomi daerah bukan berarti menutup diri dari investor, tetapi memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat di mana industri itu tumbuh,” tutup Asri. (*)
