SULSEL.NEWS – Pemerintah Kota Makassar kembali menata ulang arah kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pelantikan jajaran Direksi dan dewan pengawas (Dewas) Perumda Makassar, pada Selasa (07/10/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot memperkuat peran strategis Perumda Makassar dalam mendorong pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota DPRD Kota Makassar Hj Umiyati mengungkapkan, posisi Direksi bukan sekadar jabatan simbolik, melainkan amanah yang harus dibuktikan dengan hasil konkret
Politisi PPP ini berharap, jajaran direksi yang baru ini harus mampu memberikan perubahan dengan menunjukkan kepemimpinan yang inovatif, berintegritas, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan.
“Direksi harus berani melakukan terobosan dan inovasi untuk memajukan perusahaan utamanya dalam hal peningkatan PAD” kata Umiyati, Senin (13/10/2025).
Legislator cantik DPRD Makassar ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan ke masyarakat dan transparansi dalam hal retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
“Kami di Komisi B DPRD Makassar akan memantau betul kinerja para direksi dan dewas ini. Ukurannya jelas bagaimana mereka bisa meningkatkan pendapatan daerah lewat dividen dan peningkatan layanan ke masyarakat,” tandas Umiyati.
Terkait penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS yang mulai diterapkan Perumda Parkir. Umiyati mengaku sistem pembayaran non tunai ini merupakan terobosan yang bagus. Hanya saja kata Umiyati, masih perlu sosialisasi yang massif agar pengguna jalan mengetahui dan memahami sistem Qris ini.
“Kalau kami di Komisi B kita dukung tapi dengan catatan sosialisasi ke masyarakat juga harus sejalan supaya kita ini pengguna jalan mengetahui bahwa oh sudah ada Qris ya sekarang. Dan memang betul-betul persiapannya harus matang,” demikian Umiyati menandaskan. (*/yud)
