SULSEL.NEWS – Pemerintah menggelontorkan anggaran ratusan triliun untuk penanggulangan dampak ekonomi wabah Covid-19. Dari total anggaran Rp 405,1 triliun, bantuan sosial (Bansos) mendapat porsi Rp 110 triliun.
Kemensos memiliki tiga jenis Bansos jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19. Yaitu bantuan sosial reguler, bantuan sosial khusus, dan bantuan tanggap darurat.
Untuk itu, organisasi kepemudaan Gerakan Sinjai Muda (GSM) membentuk Tim Gugus Tugas Kawal Covid-19.
“Kita harus bersatu mengawal anggaran Bansos dengan baik, jangan sampai ada oknum yang coba memanfaatkan anggaran itu untuk mencari keuntungan, khususnya di Sinjai,” kata Ketua
Tim Gugus Tugas Kawal Covid-19
Gerakan Sinjai Muda, Asrullah, pada Kamis (14/05/2020) malam.
Dijelaskan Asrullah, anggaran yang digelontorkan cukup besar, namun akhir-akhir ini kisruh penyaluran Bansos kian menjadi polemik. Salah satu penyebabnya karena keprihatinan pemerintah pusat tidak mampu diterjemahkan secara baik oleh Pemerintah Daerah, seperti halnya di Kabupaten Sinjai.
“Pemda Sinjai harus transparan, berapa besar jumlah bantuan dari APBN dan APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19 terkhusus penyaluran Bansos ke masyarakat, karena hingga saat ini tidak ada tranparansi yang dijanjikan oleh Pemda beberapa waktu lalu,” jelasnya.
“Malah kita seolah disuguhkan informasi pemberian sembako oleh Bupati yang seolah tidak mau ketinggalan bagi-bagi sembako, padahal banyak yang lebih urgen daripada seremonial pembagian sembako,” lanjutnya.
Asrullah menilai, Bupati Sinjai tidak mampu menerjemahkan instruksi dari pusat bagaimana memaksimalkan penanganan Covid-19.
“Karena kalau bagi-bagi sembako banyakji yang bisa,” Asrullah menandaskan. (*/rls)
Editor: admin
