SULSEL.NEWS — Fraksi PKB DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar memastikan rencana penerapan teknologi desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kepulauan tidak berhenti sebagai proyek teknologi, tetapi benar-benar mampu menjadi solusi pelayanan dasar yang berkelanjutan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang mulai menjajaki teknologi desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO) dan tenaga surya untuk masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Menurutnya, persoalan air bersih di wilayah kepulauan membutuhkan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kemampuan masyarakat setempat.
“Ini langkah yang patut diapresiasi. Masyarakat pulau membutuhkan kepastian akses air bersih, sehingga inovasi seperti desalinasi perlu kita lihat sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar pemerintah,” ujar Andi Makmur, Rabu (30/9/2026).
Meski demikian, ia meminta Pemkot Makassar tidak terburu-buru dalam menentukan teknologi yang akan diterapkan. Kajian mengenai kapasitas produksi, kualitas air, kebutuhan energi, biaya operasional, pemeliharaan, hingga kesiapan pengelola harus dipastikan sebelum fasilitas dibangun.
Menurutnya, keberadaan teknologi tidak otomatis menjamin persoalan air bersih dapat diselesaikan. Sistem tersebut harus mampu beroperasi secara konsisten dan memiliki skema pengelolaan yang jelas setelah fasilitas dibangun.
“Jangan sampai kita hanya melihat kecanggihan teknologinya. Yang lebih penting adalah apakah alat ini sesuai dengan kondisi pulau, biaya operasionalnya mampu ditanggung, pemeliharaannya jelas, dan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.
Andi Makmur juga mendorong agar hasil survei terhadap sejumlah pulau menjadi dasar utama dalam menentukan lokasi dan kapasitas fasilitas. Setiap pulau, kata dia, memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan yang digunakan tidak harus seragam.
Ia menilai penggunaan tenaga surya juga perlu dikaji secara menyeluruh karena sebagian wilayah kepulauan masih bergantung pada genset. Perhitungan kebutuhan panel surya, baterai penyimpanan, umur perangkat, serta biaya penggantian komponen perlu dimasukkan dalam perencanaan sejak awal.
Selain aspek teknis, DPRD juga akan melihat aspek pembiayaan dan keberlanjutan program apabila nantinya diusulkan masuk dalam anggaran pemerintah kota.
Andi Makmur berharap program tersebut tidak hanya menyelesaikan kebutuhan air untuk konsumsi, tetapi juga mendukung kebutuhan sanitasi dan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
“Kalau kajiannya layak dan manfaatnya jelas, tentu kami di DPRD akan mendukung. Harapan kami, program ini benar-benar membuat masyarakat pulau lebih mudah mendapatkan air bersih, bukan sekadar menghadirkan alat baru,” katanya.
Ia menambahkan, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pembangunan kawasan kepulauan. Infrastruktur dasar tersebut akan turut menentukan kemampuan masyarakat mengembangkan aktivitas ekonomi, termasuk perikanan, perdagangan dan pariwisata.
Karena itu, Fraksi PKB DPRD Kota Makassar mendorong agar rencana desalinasi ditempatkan dalam kerangka pembangunan kepulauan yang lebih luas, dengan memastikan keterlibatan pemerintah, pengelola layanan air, dan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengoperasian.
Andi Makmur berharap inovasi tersebut pada akhirnya dapat memperkecil kesenjangan pelayanan dasar antara masyarakat yang tinggal di daratan dan masyarakat yang bermukim di pulau-pulau Makassar.
