SULSEL. NEWS — Delapan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Makassar mendesak DPW dan DPP untuk memberi sanksi Ketua DPC PPP Busranuddin Baso Tika (BBT)
Delapan PAC PPP Makassar diantaranya PAC Tallo, Makassar, Ujung Tanah, Tamalate, Biringkanaya, Bontoala, Mariso, dan Wajo serta salah seorang pemilik suara dari Badan Otonom (Batom)
“Kami minta DPW dan DPP untuk turun langsung melakukan ivestigasi dan memberi sanksi kepada saudara BBT atas deadlock Muscab PPP, dan semua yang terlibat harus diberi sanksi,” kata Ketua PAC Makassar Fathan Dg Nyikko, di Warkop Sengka, Sabtu (25/9/2021).
“Kami siap bersaksi atas penggagalan pelaksanaan Muscab bukan klaim deadlock seperti yang disampaikan Ketua DPC PPP Makassar BBT,” lanjutnya.
Delapan PAC tersebut bahkan mempertanyakan status deadlock. Sementara proses persidangan Muscab sama sekali belum terlaksanakan waktu itu.
“Proses registrasi pun yang dibuka pukul 12.40 Wita tiba-tiba ditutup pukul 13.00 Wita dengan alasan bahwa hasil rapat DPC, panitia, dan DPW memutuskan penundaan Muscab. Pertanyaannya kapan mereka rapat dan kenapa pengumuman deadlock tiba-tiba,” terangnya.
Dikesempatan itu, Fathat Dg Nyikko didampingi 7 PAC juga meminta DPW untuk melantik Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) menjadi Ketua DPC PPP Makassar. Mengingat RTQ merupakan tokoh muda potensi yang telah terbukti mampu menjadi lokomotif PPP di DPRD Makassar.
“RTQ adalah refresentasi pemilih pemula pada saat Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih pemula dengan presentasi pemilih pemula mencapai 34 persen,” bebernya.
“Beliau adalah tokoh muda yang visioner dan dianggap mampu menjawab tantangan zaman PPP Kota Makassar ke depan, serta memiliki misi dan komitmen untuk membesarkan PPP Kota Makassar ke depan,” tandasnya.
Diketahui, Tiga nama bersaing untuk memimpin PPP Kota Makassar. Ketiganya yaitu Bendahara DPC Akbar Yusuf, Wakil Ketua Bappilu Rahmat Taqwa Quraisy, dan Ketua Fraksi PPP Abdul Azis Namu.
Perebutan kursi kepemimpinan PPP Makassar disebut-sebut pertarungan politisi berlatar belakang pengusaha, melawan politisi berlatar advokat hukum.
Akbar Yusuf merupakan politisi berlatar belakang pengusaha. Ia menjabat Wakil Ketua HIPMI Sulsel, fungsionaris Kadin, hingga fungsionaris nasional organisasi properti.
Sementara Rahmat Taqwa Quraisy merupakan politisi berlatar belakang pengacara. Sebelumnya terjun jadi anggota DPRD, Rahmat Taqwa seorang advokat.
Sementara Azis Namu merupakan politisi murni. Ia sudah dua periode menjabat wakil rakyat di parlemen Makassar. Bahkan ia sudah hampir dua periode menjabat ketua fraksi. (*/Rul)
