SULSEL.NEWS – Pemerintah menjamin distribusi stok bahan pangan kebutuhan pokok menjangkau hingga ke daerah terpencil. Hal ini dikarenakan, semenjak satu tahun belakangan, pemerintah melakukan intervensi secara intensif terhadap ketersediaan stok pangan di setiap wilayah.
Hal ini diungkap Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriardi secara virtual saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk
“Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran”, Senin (12/4/2021).
Agung Hendriardi mengakui, intervensi terhadap ketersediaan bahan pangan tersebut dilakukan secara intensif dengan koordinasi dan menggandeng berbagai pihak terkait.
Intervensi ini salah satunya guna memetakan titik ketersediaan kemungkinan kekurangan bahan pangan di setiap wilayah tanah air. Sehingga, pemerintah mengetahui secara mendetail di daerah mana yang mengalami kelebihan bahan pokok
(surplus) dan daerah mana saja yang mengalami kekurangan (defisit) pangan.
Pemetaan itu, lanjut Agung, dipantau secara dalam jaringan atau daring dengan
menggunakan aplikasi Sistem Monitoring Stok (Simontok). Melalui aplikasi tersebut,
pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya bahan pangan di suatu wilayah.
“Kami punya peta mengenai ketersediaan pangan di tiap-tiap wilayah. Setiap pekan
kami punya angka ketersediaan pangan di daerah terpencil,” kata Agung Hendriardi.
Berlandaskan data dari aplikasi tersebut, pihaknya kemudian melakukan intervensi
distribusi bahan pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Sehingga, masyarakat di berbagai pelosok dijamin memiliki ketersediaan bahan pangan dalam
setiap waktu.
Intervensi yang dilakukan dan sifatnya nasional, sehingga pemerintah mampu mengukur kemampuan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok lintas pulau, provinsi, kota atau kabupaten di tanah air.
“Intervensi distribusi di daerah surplus menuju ke daerah yang defisit, biasanya wilayah terpencil. Bersama pemangku kepentingan kita lakukan intervensi antar pulau dan provinsi kita lakukan,” tuturnya.
Kebijakan intervensi distribusi bahan pangan oleh pemerintah dilakukan pada periode setiap pekan di seluruh wilayah tanah air. Artinya, setiap pekan pemerintah secara intensif melakukan distribusi secara ke daerah-daerah yang terindikasi kekurangan stok pangan.
“Mana daerah yang surplus bawang putih, kemudian pemerintah bersama pemangku kepentingan akan mengirimkan ke daerah yang defisit,” imbuhnya.
Pengiriman terhadap bahan pokok ke wilayah yang defisit melibatkan beberapa pihak seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi. Sehingga, proses distribusi yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjangkau wilayah-wilayah yang pelosok.
“Pengiriman dilakukan secara daring, bisa order melalui kami secara daring biasanya,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengungkapkan jika permintaan produk pangan, khususnya produk olahan menunjukkan peningkatan di berbagai daerah, sejak Januari 2021. Hal ini dinilainya menunjukkan ada perbaikan konsumsi masyarakat secara umum setelah sempat anjlok dihantam pandemic COVID-19.
Saat ini kontribusi pangan olahan terhadap pangan sekitar 34 persen, dimana 66 persen berasal dari kontribusi pangan segar dan pangan rumah tangga. Dengan demikian, maka kenaikan permintaan makanan olahan berpotensi mengerek angka konsumsi pangan secara total.
“Kami merasakan permintaan produk pangan olahan meningkat sejak Januari kemarin dan kalau kita lihat globalnya serta konstelasi itu, industri makanan minuman
mengalami peningkatan permintaan sejak Januari kemarin,” ujarnya.
Dengan adanya kenaikan ini, Adhi optimist bahwa permintaan total produk pangan dan minuman akan segera pulih seperti sebelum pandemi. Kenaikan permintaan yang mulai terjadi awal tahun ini dinilai bisa menjadi tolok ukur dalam pemulihan ekonomi daerah pasca pendemi.
“Kami merasakan dan sangat optimis bahwa Lebaran tahun ini pasti lebih baik dari Lebaran tahun lalu,” imbuh dia.
GAPPMI berharap pemerintah juga memberikan dukungan langsung untuk menjaga stabilitas permintaan pangan olahan lokal tetap tinggi dengan mengeluarkan kebijakan tepat.
Dia berharap momentum menjelang puasa dan lebaran bisa dimanfaatkan oleh semua
pemangku kepentingan di bidang pangan olahan untuk meningkatkan peningkatan dengan menjaga kestabilan harga.
“Menjelang puasa dan lebaran ini ini harusnya momentum yang terbaik dalam pemulihan ekonomi kita. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama, jangan sampai terjadi
apa namanya ada gejolak ekonomi lagi,” tutur dia.(*/rls)
