SULSEL.NEWS — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto didaulat sebagai narasumber pada kegiatan Desiminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh kantor staf Presiden Republik Indonesia bertempat di Ballroom Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (20/12/18)
Acara yang dibuka oleh Jenderal TNI ( Purn.) Dr. Moeldoko, S.IP. Kepala Staf Kepresidenan juga dihadiri oleh Sophie Kemkhadze UNDP Indonesia Deputy Country Director, Dr. Soni Sumarsono, M.DM dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Dalam paparannya, Danny menjelaskan bahwa hingga hari ini ia membawa Kota Makassar semakin maju karena komitmen untuk mencegah terjadinya Korupsi di jajaran pemerintahannya.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Danny sendiri telah melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) / Civil society Organization pada lima sektor yakni sektor kesehatan yang berupa pedampingan dan asistensi dari transparansi International Indonesia ( TII) dan ACC Sulawesi Untuk memperbaiki Sistem Pelayanan Publik dan sistem pengendalian Internal di RSUD Daya.
Lalu, pada sektor pendidikan berupa kerjasama dengan masyarakat pendidikan untuk menghilangkan pungli di Sekolah khususnya SD dan SMP. Demikian pula di area pengadaan barang dan jasa.
“Kami melakukan pendampingan dan asistensi pembentukan Lembaga Pemantau Independen (LPI) pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Makassar, pemberian bantuan teknis Tata Cara pemantauan pengadaan barang dan jasa berbasis resiko dari Indonesia Corruption Watch (ICW),” ucapnya.
Lalu, di sektor perizinan sendiri berupa kerjasama dengan ACC Sulawesi untuk meningkatkan transparansi pemberian perizinan di Pemerintah Kota Makassar. Serta melakukan sistem Open Government yakni Penyusunan rencana aksi daerah Open Government Partnership (OGP) Project di Kota Makassar untuk memperjelas ruang partisipasi masyarakat melalui gerakan keterbukaan pemerintah bekerjasama dengan sekretariat Nasional CSO Open Government Partnership yang diinisiasi oleh Kopel Indonesia.
Sementara, Kabag Humas Kota Makassar Moh. Roem, menjelaskan bahwa walikota dan Bupati yang tampil sebagai narasumber merupakan pilihan dari mereka yang berkomitmen kuat terhadap pencegahan korupsi didaerahnya masing – masing.
“13 walikota bupati dipilih melalui tahapan evaluasi sebagai kepala daerah yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Selain itu juga dipilih kota yang telah dilakukan pengukuran indeks persepsi lokal oleh Transparency International Indonesia. Dimana kegiatan ini bertujuan menyampaikan Stranas PK dan Aksi Pencegahan Korupsi 2019 – 2020 kepada para pemangku kepentingan kunci di daerah-daerah terpilih,” jelasnya.
Kata roem, semuanya dipaparkan dihadapan staff kementrian RI dilakukan dalam format talkshow, dengan melibatkan perwakilan walikota dan bupati yang terpilih, serta kelompok strategis yakni akademisi, pakar terkait isu korupsi, pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain Danny, Turut Wali Kota Semarang, Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Bogor dan Wali Kota Jakarta Utara yang menjadi narasumber. Tak hanya itu, tampil pula Dirjen Otonomi Daerah/Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Indonesia Corruption Watch (ICW).
Transparency International Indonesia (TII). Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dihadiri sebanyak 150 orang peserta yang datang dari berbagai daerah terpilih di indonesia. (*)
Editor: admin
