SULSEL.NEWS – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor UMKM, perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Menurut Andi Makmur Burhanuddin, kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Langkah Presiden Prabowo memperkuat UMKM dan menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 adalah kebijakan yang sangat strategis. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil dan pelaku usaha rakyat,” ujar Andi Makmur Burhanuddin, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai penguatan akses pembiayaan, ruang promosi, festival ekonomi kreatif, hingga optimalisasi aset negara untuk mendukung pemasaran produk UMKM merupakan langkah penting dalam memperluas ruang tumbuh ekonomi masyarakat.
Menurutnya, UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi di tingkat daerah.
“Ketika UMKM diperkuat, maka ekonomi keluarga ikut bergerak. Karena itu dukungan negara terhadap usaha kecil harus terus diperluas, termasuk pendampingan usaha, pelatihan, dan akses pasar,” katanya.
Andi Makmur Burhanuddin juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial melalui bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia menilai penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan menjadi langkah penting agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif.
“Integrasi data sangat penting agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola program sosial yang lebih akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut target pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 harus didukung seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, melalui penguatan program pemberdayaan masyarakat di daerah.
“Kita harus melihat pengentasan kemiskinan bukan sekadar bantuan jangka pendek, tetapi bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Karena itu penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar itu.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar target penurunan kemiskinan nasional dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia. (*)
