SULSEL.NEWS – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar menggelar Rekonsiliasi dan Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (22/11/2022)
Kegiatan ini bertujuan untuk, menyelaraskan program Percepatan Penurunan Stunting lintas sektor di tingkat Sulbar dan menyusun rencana kerja/aksi Strategi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2026. Pesertanya sebanyak 60 orang.
Kepala BKKBN Sulbar Nuryamin mengatakan, kegiatan ini salah satu bentuk kolaborasi BKKBN Sulbar bersama Pemerintah Provinsi Sulbar dalam percepatan penurunan stunting di Sulbar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, LSM, Media, TP-PKK, BKMT, PIC Perguruan Tinggi dan Ketua APDESI juga dilibatkan.
“Mengingat persoalan yang saat ini kita hadapi sangat kompleks, maka semua pihak terkait harus dilibatkan. Pemerintah tidak bisa lagi jalan sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan semua pihak,” ujar Nuryamin saat menyampaikan sambutan.
Selain itu, lanjut Nuryamin, kegiatan ini juga menindaklanjuti laporan evaluasi PPS semester I di Sulbar oleh BPKP Sulbar, yakni, pertama, belum memprioritaskan secara spesifik upaya PPS dalam rencana kerja pemerintah daerah; kedua, belum melakukan sinkronisasi perencanaan penganggaran antar dinas provinsi, DPRD serta pemangku kepentingan melalui Musrembang, rembuk stunting, dan berbagai skema pendanaan.
Selanjutnya, ketiga, belum menyusun pedoman atau petunjuk teknis terkait PPS; keempat, belum mengembangkan database perencanaan implementasi RAN PASTI serta kelima, belum menyusun laporan kinerja.
“Kegiatan ini sebagai wadah untuk merumuskan program dan mencari solusi dari persoalan-persoalan yang disampaikan oleh BPKP Sulbar,” ujarnya.
Nuryamin berharap, dengan adanya koordinasi, komunikasi aktif dan membangun silaturahmi yang kuat, maka prevalensi stunting di Sulbar sebesar 33.8 persen bisa diturunkan sesuai target, sebesar 18,61 persen pada tahun 2024.
“Target yang diberikan pemerintah pusat kepada BKKBN Sulbar yakni, tahun 2022, kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting di angka 28,4 persen dan tahun 2023 di angka 23,52 persen serta tahun 2024 menjadi 18,61 persen. Kita optimis bisa mencapai target,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sulbar Rusdiyanto Monoarfa mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Lokakarya Strategi Penurunan Stunting Tingkat Sulbar yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar, 10 Oktober 2022 lalu.
Kegiatan ini akan membahas penguatan kelembagaan/TPPS; perkawinan anak; akses pangan serta penguatan pendataan dan pendampingan bersama tim perumus.
“Kegiatan ini juga merumuskan program atau kegiatan terkait penurunan stunting berdasarkan kelompok sasaran; target pelaksanaan setiap tahun; pembagian peran kerja serta berita agar kesepakatan hasil desk,” tutupnya. (*/rls)
