SULSEL.NEWS – Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.
Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung
Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.
Hal itu mencuat pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun “Kebijakan Politik Berprespektif Gender” yang dilaksanakan oleh PB DPW PKB Sulsel, di Red Corner Cafe, Jl. Yusuf Dg. Ngawing, pada Jumat (13/12/2019).
Sekretaris PB DPW PKB Sulsel Hj. Muslimah Zuhdi mengungkapkan, Perempuan Bangsan sebagai sayap partai PKB Sulsel sejauh ini telah berupaya membentuk kepengurusan di semua tingkat kabupaten dan tengah menyusun program dan pelatihan-pelatihan untuk melahirkan kader perempuan potensial untuk Pemilu 2024.
“Kami di Perempuan Bangsa PKB sudah intens mengadakan pelatihan-pelatihan dan melaksanakan program yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat utamanya pemilih perempuan. Harapan kita kedepan keterwakilan perempuan di parlemen khususnya kader PKB akan lebih signifikan utamanya di Makassar,” terang Muslimah Zuhdi.
Tak hanya itu, Muslimah Zuhdi juga mengaku akan bersinergi dengan organisasi kepemudaan NU seperti IPNU, Fatayat, Muslimah untuk bersama-sama membesarkan PKB khususnya keterwakilan perempuan di parlemen.
“PKB itu kan lahir dari NU jadi tidak ada salah kalau kita bersinergi, karena setahu saya PB PKB Sulsel belum pernah mengadakan kegiatan semacam konsolidasi yang secara langsung bekerjasama dengan organisasi perempuan NU,” terangnya.(*)
Editor: admin
