SULSEL.NEWS – Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar berlangsung alot.
Pasalnya, usulan Pemerintah Kota Makassar melebur Perusda RPH menjadi UPTD Dinas Perikanan dan Pertanian mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat. Sementara Fraksi PAN tetap bersikukuh dan menyetujui Perusda RPH menjadi UPTD.
Ketua Fraksi Demokrat Abdi Asmara mengatakan, pihaknya butuh regulasi dan kajian yang harus Pemkot paparkan kenapa Perusda RPH mau dibubarkan.
“Bukan karena tidak mampu mencapai devidennya langsung mau ditutup itu bukan solusi. Kaji ulang dan presentasikan ke kami terkait dengan. Kalau tujuan dan dampaknya jelas pasti kita akan pertimbangkan makanya kita minta di kaji dulu,” kata Abdi Asmara, Senin (2/12/2019)
Sementara, Anggota Fraksi PAN Sahruddin Said mengungkapkan, pihaknya tidak sependapat dengan fraksi Demokrat itu adalah tanggapan masing-masing fraksi.
“Kalau saya yang pernah di Komisi B Perusda RPH itu memang sudah harus dibubarkan sebab kalau dijadikan UPTD kontroling langsung dari Pemerintah kota sudah jelas dan akan lebih bagus untuk peningkatan PAD kita. Lagi pula rencana membubarkan Perusda RPH itu sudah di kaji secara mendalam oleh pihak ekskitif,” terang Ajid sapaan akrabnya.
Dijelaskan lagi, yang paling penting efisiensi segala lading sektor yang dapat menghasilkan uang dalam hal ini untuk meningkatkan PAD Kota Makassar
“Perusda RPH memang tidak produktif sudah lima tahun merugi dan hanya menghabiskan anggaran. Apalagi sampai saat ini belum mendapat sertifikasi halal soal penyembelihan hewan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda Eric Horas mengatakan, rencana membubarkan Perusda RPH itu baru diusulkan di Bapemperda. Untuk itu pihaknya meminta untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi sebab akan ada dampak sosial jika serta merta hal itu dilakukan.
“Ini usulan baru yang masuk di Bapemperda tetapi masuk di 2020 makanya kita minta untuk dikaji dulu karena disitu ada aspek sosial dan sebagainya. Kita mau tahu alasan- alasannya kenapa mau dibubarkan,” ungkapnya. (*)
Editor: admin
