Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Hj Umiyati Libatkan Dinas Pertanahan Makassar

NEWS29 Dilihat

SULSEL.NEWS – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Pertanahan Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, serta akademisi Hamri Haiya sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Dalam sambutannya, Hj Umiyati mengungkapkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian penting dari fungsi dan tanggung jawab anggota DPRD dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanahan merupakan salah satu bidang yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berbagai persoalan, mulai dari administrasi kepemilikan tanah, legalitas dokumen, hingga pengelolaan aset daerah, membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi persoalan pertanahan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga diperlukan pelayanan yang transparan, tertib administrasi, serta kepastian hukum,” ungkap Umiyati.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan.

Melalui kegiatan tersebut, Umiyati berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman lebih luas mengenai tugas dan kewenangan Dinas Pertanahan, termasuk mekanisme pelayanan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan terkait pertanahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, hadir memberikan pemaparan mengenai tugas dan tanggung jawab instansinya dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Akademisi Hamri Haiya juga memberikan perspektif akademis terkait pentingnya tata kelola pertanahan yang baik, kepastian hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan edukasi bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan dan pelayanan pemerintah di sektor pertanahan, sekaligus menjadi sarana menyerap aspirasi serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Hj Umiyati berharap melalui pengawasan tersebut, sinergi antara DPRD dan perangkat daerah terus terbangun sehingga penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pertanahan, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (*)