SULSEL.NEWS – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 bersama masyarakat Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, di Hotel Almadera Makassar, Senin (12/10/2026).
Dalam sambutannya, Andi Tenri Uji Idris mengatakan, pengawasan merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas DPRD sekaligus upaya memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan sekadar menjalankan amanat undang-undang, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, pembahasan mengenai DTSEN dan penyaluran bansos perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Menurutnya, keakuratan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan penerima bantuan sosial. Data yang valid dan mekanisme penyaluran yang sesuai ketentuan diperlukan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak
Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan program juga diperlukan untuk memastikan bantuan sosial memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Andi Tenri Uji Idris menekankan, pengawasan terhadap program pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
Kolaborasi antarpihak dinilai dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, termasuk kendala dalam pendataan warga dan penyaluran bantuan sosial.
“Kolaborasi antara DPRD Kota Makassar, pemerintah kelurahan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” katanya
Ia menambahkan, pengawasan harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap program pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan publik
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat semakin memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus mendorong pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
