SULSEL.NEWS – Fraksi PKB DPRD Kota Makassar mendorong Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menyampaikan secara terbuka hasil seleksi kepala sekolah kepada Komisi D DPRD Kota Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan.
Hal tersebut menyikapi kegaduhan yang menimbulkan di publik khususnya dunia pendidikan terkait hasil seleksi Kepala Sekolah yang dilakukan Tim Seleksi Dinas Pendidikan kota Makassar.
Anggota Fraksi PKB Makassar, Basdir mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari peserta seleksi maupun masyarakat umum atas kejanggalan dan dugaan intervensi dari pihak luar dalam seleksi kepala sekolah.
“Kami mendapatkan laporan ada beberapa peserta yang nilainya bagus, memiliki rekam jejak yang baik, tetapi justru tidak dilantik. Ini menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta dan masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan melakukan intervensi terhadap hasil seleksi,” Jelas Basdir.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi terkait proses dan hasil seleksi penting dilakukan agar seluruh pihak dapat memahami mekanisme yang telah dijalankan serta menjaga kepercayaan publik pendidikan di Makassar dan masyarakat umum terhadap dunia pendidikan.
” Menanggapi polemik seleksi kepala sekolah, PKB pertama-tama menerapkan sikap Tabbayun untuk menverifikasi kebenarannya. Maka olehnya itu kami sangat berharap Dinas Pendidikan dan Tim seleksi kepala sekolah ini bisa memaparkan hasil seleksi kepala sekolah kepada Komisi D DPRD Makassar sebagai mitra kerja. Transparansi ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai proses yang telah berlangsung,” ujar Andi Makmur Burhanuddin yang biasa disapa AMB, Rabu 24/6/2026.
Menurutnya, demi menjaga agar tidak menimbulkan polemik dan demi memberi rasa keadilan bagi publik pendidikan di kota Makassar maka perlu adanya kebutuhan akan penjelasan yang lebih komprehensif terkait proses penetapan kepala sekolah.
“Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka saya rasa menjadi langkah positif untuk menghindari kesalahpahaman dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.” tambah AMB.
Lebih lanjut AMB menegaskan bahwa sistem seleksi kepala sekolah harus senantiasa mengedepankan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan objektivitas sehingga mampu menghasilkan pemimpin pendidikan yang kompeten dan berintegritas.
“Kami percaya Dinas Pendidikan memiliki komitmen yang sama untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemaparan hasil seleksi akan menjadi ruang yang baik untuk memberikan klarifikasi dan memperkuat kepercayaan publik,” katanya.
Ia juga menilai bahwa keterbukaan dalam proses seleksi akan semakin memperkuat citra positif Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.
AMB memastikan legislator PKB di DPRD Makassar akan komitmen menjalankan fungsi pengawasan selaku wakil rakyat yang diberikan amanah oleh konstituen mewakili kepentingan masyarakat. Sekaligus menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus mendukung upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar melalui kebijakan yang profesional, adil, dan berpihak pada peningkatan mutu layanan pendidikan.(*)
